SOSIALISASI TATA CARA REVISI DIPA DAN APLIKASI AFS

PADA KPPN RUTENG

Untuk yang ketiga kalinya pada tahun anggaran 2011,  KPPN Ruteng melaksanakan sosialisasi. Pada hari Jumat, 15 April 2011 KPPN Ruteng melaksanakan sosialisasi tentang Tata Cara Revisi DIPA dan Aplikasi AFS di aula Hotel Dahlia Ruteng.  Sosialisasi tentang Tata Cara Revisi DIPA disampaikan oleh tim dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT yaitu  M.E. Septiono, Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran A  dan Jimi Sarmento, Staf pada Bidang Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan sosialisasi tentang aplikasi AFS disampaikan oleh Kun Budi Hendarto, supervisor pada KPPN Ruteng.  Peserta sosialisasi terdiri dari para Kuasa Pengguna Anggaran dan Operator lingkup wilayah KPPN Ruteng. Dalam sambutannya pada saat membuka acara sosialisasi, Kepala KPPN Ruteng Kletus Letu, SE menyampaikan beberapa hal penting yaitu tentang Revisi DIPA, Percepatan Penyerapan Anggaran, Retur SP2D dan pentingnya KIPS.  Dari sisi Tata Cara Revisi DIPA dikatakan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor : 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2011,  KPA dapat lebih memahami kewenangan dan tata cara revisi anggaran.  Dari sisi penyerapan anggaran, agar Kuasa Pengguna Anggaran selalu berpedoman pada rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.  Disampaikan bahwa sampai dengan triwulan I TA.2011,  penyerapan anggaran pada wilayah KPPN Ruteng  yang meliputi 4 kabupaten,  baru mencapai 6,70 persen, suatu capaian yang masih sangat rendah. Diakui bahwa masih ada kendala/hambatan dalam penyerapan anggaran seperti keterlambatan dalam penunjukan pejabat perbendaharaan. Masih ada pejabat perbendaharaan terutama pada satker pemegang DIPA Tugas Pembantuan yang dimutasi sehingga harus ditunjuk pejabat perbendaharaan yang baru.  Dihimbau kepada para Kuasa Pengguna Anggaran agar memperhatikan masalah penyerapan anggaran tersebut sehingga diharapkan pada akhir triwulan II,  penyerapan anggaran untuk wilayah KPPN Ruteng sudah bisa mencapai 50 persen.  Dari sisi Retur SP2D, diharapkan kepada para KPA supaya lebih teliti dalam mencantumkan nama dan nomor rekening penerima pada SPM. Bendahara Pengeluaran dihimbau untuk selalu melakukan konfirmasi dengan bank terhadap kebenaran nama dan nomor rekening penerima yang akan dicantumkan pada SPM. Hal ini untuk menghindari terjadinya retur SP2D.  Menyinggung tentang KIPS,  kepala KPPN Ruteng minta agar para petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D agar selalu membawa kartu KIPS yang sudah diterbitkan oleh KPPN Ruteng. Ia juga menghimbau kepada petugas pengantar SPM supaya selalu meminta tanda terima SPM kepada petugas front office KPPN Ruteng apabila petugas FO tersebut lupa memberika tanda terima.  Dalam acara sosialisasi tersebut dibagikan kuisioner untuk diisi oleh para perserta yang nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi.  Kegiatan sosialisasi berakhir pada pukul 13.30 WITENG dan ditutup oleh Kepala KPPN Ruteng.  

                                                                               Kun Budi Hendarto

                                                                               Kontributor KPPN Ruteng

Pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 KPPN Ruteng menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.11/PB/2011  tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005, sosialisasi tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev),  Retur SP2D  dan Sosialisasi tentang aplikasi SPM.  Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Hotel Dahlia Ruteng dihadiri oleh sekitar 150 orang,